SUSAHNYA JADI GURU YANG BAIK

Menjadi guru yang baik ternyata bukanlah hal yang mudah. Setidaknya begitulah yang dialami oleh teman-teman saya yang berprofesi sebagai guru. Disamping karena belitan kemiskinan yang melanda sebagian besar dari mereka, sistem pendidikan nasional pun menjadi halangan terberat saat mereka ingin secara optimal dan maksimal meletakan pendidikan yang humanis bagi siswa mereka. Memang menuntut atau menyalahkan guru atas rendahnya kualitas pendidikan lebih mudah ketimbang mencoba memahami mereka sebagai korban lain dari sistem pendidikan kita.
Kita sering menganggap guru sebagai Tuhan atas murid-muridnya. Sosoknya menjadi penentu benar dan salahnya perilaku siswa di kelas dan sekolah. Guru menjadi semacam distributor sangsi yang selalu bijaksana dan benar layaknya hakim.  Melawan guru berarti dosa. Sebuah keyakinan yang masih dianggap benar di sebagian besar sekolah kita terutama yang masih nun jauh di pelosok desa. Itulah mengapa mereka selalu dibenci tetapi disisi yang lain sangat dibutuhkan.

Konflik Siswa dan Guru
Seorang teman yang berprofesi sebagai guru menceritakan betapa tertekan dirinya saat mengajar di sekolah tempat dia bekerja. Beberapa siswa tertentu selalu saja membuat ulah yang merusak atmosfir belajar yang susah payah dia bangun demi kenyaman belajar seluruh siswanya. Berkali-kali lontaran peringatan telah ia lemparkan, tetapi mereka tak bergeming sedikitpun. Bahkan mereka enggan merubah perilaku destruktif mereka untuk mengganggu dan menekan siswa lain yang lemah secara fisik. Sungguh situasi yang sangat menjengkelkan.
Begitulah awal diskusi kami dalam menyoroti konflik antara dirinya sebagai guru dan sejumlah siswa tertentu yang berperilaku negatif dalam perspektifnya. Konflik tersebut terkadang berujung kepada perilaku deskriminatifnya kepada siswa-siswa yang bermasalah. Dia sendiri mengungkapkan bagaimana dia sering menyudutkan mereka secara verbal di depan siswa lain yang seakan meyakinkan mereka bahwa tidak ada masa depan yang lebih baik bagi mereka. Dalam pengajaran pun dia tidak lagi memperdulikan kesulitan mereka dalam memahami materi pelajaran karena dia lebih cenderung berkonsentrasi kepada siswa-siswa yang lebih kooperatif dalam kacamatanya sebagai guru.
Terjadi sebuah ledakan keputusasaan dalam diri guru. Sebuah kebingungan menyeruak ditengah usaha mencari strategi pengajaran dan pendampingan yang kontekstual bagi seluruh siswa baik yang berperilaku positif ataupun negative. Memang lebih mudah mendampingi siswa yang memiliki perilaku yang ‘manis’ ketimbang mereka yang ‘bengal’ dan tidak tahu aturan. Disinilah titik dimana guru memiliki ekspektansi yang rendah kepada siswa yang bermasalah. “Kalau memang sudah nakal dan bodoh, mau diapain lagi,” begitu kata teman saya. Begitulah konflik klasik yang terjadi antara guru dan siswanya. Selalu saja faktor stereotype menjadi cara guru dalam mengenal muridnya.

Idealisme Guru vs Birokrasi Sekolah
Sungguh sebenarnya guru sendiri sadar akan ketidakbijaksanaannya ketika mendeskriminasikan siswanya yang bermasalah di sekolah. Di dalam lubuk hati yang terdalam, guru tetaplah manusia yang memiliki rasa kemanusiaan. Disamping itu, sebagai seorang yang pernah mempelajari teori ilmu pendidikan umum (didaktik metodik) saat berstudi di IKIP/FKIP/LPTK/SPG, guru tak akan pernah tega membulan-bulani siswanya yang terlabelkan oleh komunitas sekolah. Apabila kemudian ada pola-pola tindakan yang cenderung mengalienasi siswa yang bermasalah, itu semua hanya merupakan produk dari ketidakpahaman guru akan situasi personal yang melatarbelakangi perilaku negatif siswa dan jelas bukan karena niatan eksistensial mereka untuk dihormati oleh siswa.
Mengapa guru terkesan sulit memahami latar belakang persoalan personal siswa yang membentuk perilaku beragam di sekolah? Mereka hadir di sebuah lingkungan kerja yang menuntut mereka untuk menyelesaikan bahan materi ajar dengan deadline waktu yang seakan-akan tidak proporsional dan bahkan terkesan irasional. Bayangkan saja dalam kurang dari 6 bulan, guru harus menyelesaikan materi yang disusun oleh sekolah atau dinas pendidikan Kabupaten. Jumlahnya pun bisa beratus-ratus lembar halaman buku teks pelajaran. Belum lagi beban administrative yang harus diikuti seperti program sertifikasi, upgrading,  rapat-rapat guru se-Provinsi/Kabupaten/Kecamatan, dan persiapan demi persiapan menyambut akreditasi serta hibah pendidikan (school grant) telah membuat waktu dan energi guru banyak tersita dan terkuras oleh kegiatan non-pengajaran. Sehingga jangan terburu menyalahkan guru saat raut wajah mereka tampak kuyu tak bersemangat kala mengajar di kelas.
Seakan tak ada lagi tempat bagi idealisme guru untuk mengembalikan pendidikan kepada bentuk yang lebih esensial dan kontekstual. Mereka ada dan digerakan oleh sistem yang seakan tidak mentoleransi sebuah perubahan. Waktu dan energi mereka dikuras habis oleh sistem yang tidak peduli kepada perkembangan siswa sebagai manusia yang unik dan beragam. Boro-boro untuk mengunjungi dan mengenal latar belakang siswa di rumah,  untuk berkomunikasi secara personal dan mendalam dengan mereka saja guru tak punya cukup waktu dan energi lagi.

Equity Pedagogy dan Reformasi Pendidikan
            Stubs (1976) pernah mengatakan bahwa interaksi antara guru dan siswa adalah bagian terpenting dalam sebuah proses pendidikan. Itulah mengapa cara guru berinteraksi dengan siswa merupakan ukuran kualitas dari pendidikan itu sendiri (Hilda, 2003). Guru harus meyakini bahwa dia mampu mendisribusikan kesempatan-kesempatan yang setara kepada setiap siswanya sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki mereka. Inilah mengapa prinsip pedagogi kesetaraan (equity pedagogy) menjadi penting untuk mendukung terbangunnya sebuah proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Dalam hal ini guru tidak lagi berparadigma bahwa satu jenis pendidikan adalah baik untuk semua karena baik menurut siswa satu belum tentu dipahami baik oleh siswa yang lain (Olsen, 1997).
Untuk mencapai sebuah interaksi yang dalam dengan siswa, guru membutuhkan kesempatan yang luang dan luas diluar tugas mengajarnya. Inilah hal tersulit yang harus diimplementasikan ketika sistem pendidikan nasional yang termanifestasikan dalam sistem manajemen sekolah tidak memberi kelonggaran waktu bagi guru. Dibutuhkan sebuah reformasi manajemen birokrasi pendidikan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga sekolah sendiri untuk mendukung upaya guru menjamah persoalan siswa secara lebih mendalam. Bila kondisi terus saja berlarut-larut seperti saat ini, jangan terus salahkan mereka para guru karena menjadi guru memang bukan hal yang mudah.


diambil dari sebuah sumber .....